Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Sekretaris Daerah di bidang penyedia barang/jasa dan pengelolaan system
informasi manajemen pengadaan barang/jasa.

Untuk melaksanakan tugas pokok
tersebut, Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan
    kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
    pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah; 
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan
    kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
    pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
  3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan
    kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang
    pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
  4. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
    tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
    berlaku.

Bagian Pengadaan Barang
Jasa/Pemerintah, membawahi :

  1. Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa
  2. Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik
  3. Sub Bagian Pembinaan SDM dan Konsultasi

Sub Bagian Pembinaan SDM dan
Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas pokok membantu
sebagian tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu dalam bidang pembinaan, sosialisasi, konsultasi dan
fasilitasi diklat sertifikasi pengadaan barang/jasa;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Pembinaan SDM dan Konsultasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengadaan
    barang/jasa pemerintah;
  2. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang
    pengadaan barang/jasa pemerintah;
  3. menyusun bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian
    materi pembinaan dan sosialisasi peraturan dibidang pengadaan barang/jasa
    pemerintah;
  4. menyusun bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian
    pengembangan sumber daya manuisa pengelola pengadaan barang/jasa;
  5. menyusun bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian
    fasilitasi diklat sertifikasi dan konsultasi pengadaan barang/jasa;
  6. menyusun bahan perencanaan dan pengkoordinasian standar dokumen
    pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah kabupaten jayawijaya;
  7. melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan dokumentasi Bagian
    Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  8. menyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Pengadaan
    Barang/Jasa Pemerintah, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
    perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta
    penilaian terhadap kinerja bawahan;
  9. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
    tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
    berlaku.

Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bagian
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam bidang pelaksanaan dan pengawasan
kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud,Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai uraian tugas
sebagai berikut :

  1. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan
    pengadaan barang/jasa pemerintah;
  2. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang
    pengadaan barang jasa/pemerintah;
  3. menyusun bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian
    keanggotaan kelompok kerja dan mendistribusikan paket pengadaan barang/jasa;
  4. menyusun bahan perencanaan dan pengkoordinasian kegiatan
    mengkaji rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PPK dan pelaksanaan
    pengadaan barang/jasa;
  5. menyusun bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian
    pengawasan atas pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh
    kelompok kerja;
  6. menyusun bahan pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan
    barang/jasa pemerintah
  7. menyusun bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian
    penyimpanan dokumen asli dokumen pemilihan barang/jasa;
  8. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Pelaksanaan
    Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memberikan saran pertimbangan kepada atasan
    sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi,
    arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
  9. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
    tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
    berlaku.

Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara
Elektronik mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bagian
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam mengelola sistem informasi pengadaan
barang/jasa pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud,Sub Bagian LPSE mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

  1. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sistem
    informasi pengadaan barang/jasa;
  2. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan
    sistem informasi pengadaan barang/jasa;
  3. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang
    pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa;
  4. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian
    penyusunan dan pengelolaan database pengadaan barang/jasa; 
  5. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian
    dukungan layanan pengadaan secara elektronik dan epurchasing;
  6. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian
    peningkatan dan pemeliharaan perangkat keras dan lunak sistem pengadaan secara
    elektronik;
  7. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Pengelolaan
    Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, memberikan saran pertimbangan kepada
    atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan
    motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
  8. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
    tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
    berlaku.